contoh Makalah : Peranan Hukum Dalam Pembangunan Nasional

PERANAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL MASA ORDE BARU

Oleh :

AisahNursifa

6212141010

Ekstensi

Diajukan untuk memenuhi

salah satu tugas mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum yang dibimbing oleh

Haris Djoko Saputro, SH., MH.

ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI

CIMAHI

2014

PERANAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL MASA ORDE BARU

AISAH NURSIFA, 6212141010, Dosen Haris Djoko Saputro, SH.,MH

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP UNJANI

Cimahi, INDONESIA 2014

aisaisyah33@gmail.com

        Intisari—Makalah ini dilatarbelakangi oleh bagaimana hukum berperan penting dalam pembangunan nasional masa orde baru.Pembangunan pada masa ini tercipta atas beberapa rencana pembangunan yang disusun secara tajam melalui kebijakan-kebijakan pemerintah. 

        Rezim orde baru memiliki berbagai peristiwa yang menyedot perhatian berbagai pihak.Maka masalah yang dimunculkan dalam makalah ini ialah bagaimana peranan hukum dalam pembangunan nasional. Sebagai sub masalah yang dibahas yaitu : 1) bagaimana hukum berperan dalam pembangunan ekonomi?; 2) bagaimana hukum berperan dalam pembangunan politik?; 3) bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi pembangunan nasional dalam berbagai bidang? 

       Berbagai sumber dikaji untuk memenuhi permasalahan tersebut.Maka, penulis melakukan observasi melalui media-media dan referensi masa orde baru. 

Kata kunci— pembangunan, REPELITA, kebijakan, orde baru, stabilitas nasional 

     Abstract— This paper is motivated by how the law was instrumental in the national development of New Order period. Development at this time created over several development plans drawn up sharply through government policies. 

    New Order regime has a variety of events that take attention of various parties. Then the issue raised in this paper is how the role of law in national development. As a sub-issues discussed are: 1) how the law plays a role in economic development ?; 2) how the law plays a role in the political development ?; 3) how government policies can influence national development in various fields? 

    Various sources reviewed to meet these problems. Thus, the authors make observations through the media and reference New Order period. 

Keywords— development, REPELITA, policies, new order, national stability

I.      Pendahuluan

Pembangunan Nasional merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang di amanatkan dalam Undang-Undang dasar 1945, yaitu :

“melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia memajukan kesejahtraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dinia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial Negara”.

Undang-undang berperan penting dalam pembangunan nasional.Kebijakan-kebijakan pemerintah dilaksanakan dengan tujuan membangun bangsa yang lebih baik.

Indonesia sebagai negara hukum memiliki perundang-undangan yang mengatur berbagai aspek kehidupan bernegara.

Pembangunan nasional pada dasarnya sangat membutuhkan kesinergian antara masyarakat dan pemerintah.Masyarakat adalah pelaku utama dalam pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang.Kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah harus saling menunjang, saling mengisi, saling melengkapi dalam memajukan masyarakat dan nasional pada umumnya.

II.   Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dimunculkan dalam makalah ini yaitu :

1.      Bagaimana perundang-undangan berperan dalam pembangunan ekonomi?

2.      Bagaimana perundang-undangan berperan dalam pembangunan politik?

3.      Bagaimana perundang-undangan member pengaruh terhadap pembangunan nasional dalam berbagai bidang?

III. Tujuan Penulisan Makalah

Tujuan penulisan makalah ini ialah sebagai berikut :

1.      untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana peranan hukum dan perundang-undangan dalam pembangunan ekonomi pada masa orde baru.

2.      Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana hukum dan perundang-undangan berperan dalam pembangunan nasional pada masa orde baru.

PERANAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL PADA MASA ORDE BARU

A.    Sejarah Rezim Orde Baru

Peristiwa yang lazim disebut Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI) menandai pergantian orde dari Orde Lama ke Orde Baru. Pada tanggal 1 Maret 1966 Presiden Soekarno dituntut untuk menandatangani sebuah surat yang memerintahkan pada Jenderal Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang perlu untuk keselamatan negara dan melindungi Soekarno sebagai Presiden.  Surat yang kemudian dikenal dengan sebutan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) itu diartikan sebagai media pemberian wewenang kepada Soeharto secara penuh.[1]

Pada masa Orde Baru pula pemerintahan menekankan stabilitas nasional dalam program politiknya dan untuk mencapai stabilitas nasional terlebih dahulu diawali dengan apa yang disebut dengan konsensus nasional.

Pada era Orde Baru ini, pemerintahan Soeharto menegaskan bahwa kerdaulatan dalam politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam bidang sosial budaya. Tekad ini tidak akan bisa terwujud tanpa melakukan upaya-upaya restrukturisasi di bidang politik (menegakkan kedaulatan rakyat, menghapus feodalisme, menjaga keutuhan teritorial Indonesia serta melaksanakan politik bebas aktif), restrukturisasi di bidang ekonomi (menghilangkan ketimpangan ekonomi peninggalan sistem ekonomi kolonial, menghindarkan neokapitalisme dan neokolonialisme dalam wujudnya yang canggih, menegakkan sistem ekonomi berdikari tanpa mengingkari interdependensi global) dan restrukturisasi sosial budaya (nation and character building, berdasar Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila serta menghapuskan budaya inlander).

Pada masa ini juga proses pembangunan nasional terus digarap untuk dapat meningkatkan kapasitas masyarakat dan menciptakan lapangan kerja.Pendapatan perkapita juga meningkata dibandingkan dengan masa orde lama.

Kesemuanya ini dicapai dalam blueprint nasional atau rencana pembangunan nasional. Itulah sebabnya di jaman orde lama kita memiliki rencana-rencana pembangunan lima tahun (Depernas) dan kemudian memiliki pula Pembangunan Nasional Semesta Berencana Delapan-Tahun (Bappenas). Di jaman orde baru kita mempunyai Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) I, Repelita II, Repelita III, Repelita IV, Repelita V,dan Repelita VII (Bappenas).

Penyebab utama runtuhnya kekuasaan Orde Baru adalah adanya krisis moneter tahun 1997.Sejak tahun 1997 kondisi ekonomi Indonesia terus memburuk seiring dengan krisis keuangan yang melanda Asia.Keadaan terus memburuk.KKN semakin merajalela, sementara kemiskinan rakyat terus meningkat.Terjadinya ketimpangan sosial yang sangat mencolok menyebabkan munculnya kerusuhan sosial.Muncul demonstrasi yang digerakkan oleh mahasiswa.Tuntutan utama kaum demonstran adalah perbaikan ekonomi dan reformasi total.Demonstrasi besar-besaran dilakukan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 1998.Pada saat itu terjadi peristiwa Trisakti, yaitu me-ninggalnya empat mahasiswa Universitas Trisakti.Keempat mahasiswa yang gugur tersebut kemudian diberi gelar sebagai “Pahlawan Reformasi”.

Menanggapi aksi reformasi tersebut, Presiden Soeharto berjanji akan mereshuffle Kabinet Pembangunan VII menjadi Kabinet Reformasi. Selain itu juga akan membentuk Komite Reformasi yang bertugas menyelesaikan UU Pemilu, UU Kepartaian, UU Susduk MPR, DPR, dan DPRD, UU Antimonopoli, dan UU Antikorupsi. Dalam perkembangannya, Komite Reformasi belum bisa terbentuk karena 14 menteri menolak untuk diikutsertakan dalam Kabinet Reformasi.Adanya penolakan tersebut menyebabkan Presiden Soeharto mundur dari jabatannya.

B.    Kebijakan dalam Pembangunan Ekonomi

Menurut T. Gilarso (1986) Pelaksanaan pembangunan di bidang ekonomi ini bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan produksi dan pendapatan nasional atau pertumbuhan ekonomi saja, melainkan sekaligus juga harus menjamin pembagian pendapatan yang lebih merata sesuai dengan rasa keadilan, dan tetap menjaga dan mempertahankanstabilitas nasional, baik di bidang politik maupun ekonomi.[2]

Selama tahun 1964-1966, hiperinflasi melanda Indonesia dengan akibat lumpuhnya perekonomian.Pemerintah Orde Baru di bawah pimpinan Jenderal Soeharto yang mulai memegang kekuasaan pemerintahan pada bulan Maret 1966 memberikan prioritas utama bagi pemulihan roda perekonomian.Sejumlah ahli ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ditarik sebagai penasehat ekonomi pemerintah, dan bebarapa di antaranya kemudian menduduki jabatan penting dalam kabinet.Menjelang tahun 1969 stabilitas moneter sudah tercapai dengan cukup baik, dan pada bulan April tahun itu Repelita I dimulai.Dasawarsa setelah itu penuh dengan peristiwa-peristiwa penting bagi perkembangan ekonomi di Indonesia.Perekonomian tumbuh lebih cepat dan lebih mantap dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, pergeseran-pergeseran telah terjadi dalam struktur perekonomian dan komposisioutput nasional.[3]

Menurut Haryono, proses transisi kekuasaan dari Demokrasi Terpimpin ke Orde Baru membawa pengaruh yang signifikan terhadap orientasi pembangunan ekonomi Indonesia. Krisis ekonomi yang salah satunya diindikasikan dengan timbulnya hiperinflasi hingga 635% mendorong pemerintah baru untuk segera menciptakan stabilisasi ekonomi.Salah satu kebijakan yang menyolok adalah mulai masuknya bantuan/hutang yang berasal dari negara-negara kapitalis.[4]

Presiden Soekarno dan pra pendukungnya masih terus berusaha menciptakan pembangunan politik dan ekonomi yang mandiri. Program Trisakti (berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi serta berkepribadian di lapangan kebudayaan) masih mempunyai pengaruh pada pendukung Soekarno. Dalam salah satu pidatonya, Presiden Soekarno mengecam tindakan faksi Soeharto yang menjalin hubungan dengan kekuatan asing untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi.[5]

Tanggal 11 Maret 1966 Presiden menerbitkan Surat Perintah (terkenal dengan istilah Super Semar) kepada Letnan Jenderal Suharto selaku Pangkostrad untuk mengambil langkah-langkah pengamanan untuk menyelamatkan negara. Tetapi ternyata Super Semar tersebut dimanfaatkan untuk mengambil alih kekuasaan Presiden dengan dukungan MPRS.Kemudian disusul dengan dibentuknya Pemerintahan Orde Baru dibawah pimipinan Jenderal Suharto yang menjanjikan untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Ternyata secara operasional sejak awal sudah menyimpang dari jiwa Pancasila dan UUD 1945, terbukti dengan terbitnya UU No.1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing^[1] yang jelas-jelas bertujuan menciptakan iklim kondusif bagi berkembangnya sistem ekonomi^[2] liberal kapitalistik serta diterapkannya sistem ekonomi trickle down effect yang menguntungkan pihak konglomerat  dan tidak berpihak kepada kepentingan dan partisipasi rakyat yang nota bene adalah pemegang kedaulatan negara.[6]

Setelah berhasil melakukan desakan terhadap Prasiden untuk memberi surat perintah Supersemar dan memanfaatkannya sebagai alat legitimasi transfer of souverignty dengan disahkan melalui Tap MPRS No. XXII/MPRS/1966^[2] Soeharto dan para pendukungnya disibukkan untuk melakukan konsolidasi politik dan ekonomi. Lembaga MPRS yang sudah didominasi oleh Soeharto dan para pendukungnya mengeluarkan TAP No. XXIII/MPRS/1966 tentang dasar pembangunan ekonomi yang cenderung kapitalistik.[7]

Dapat dilihat dari TAP MPRS No.XXIII/MPRS/1966, BAB I Pasal 1 berbunyi:

“Sadar akan kenyataan bahwa hakekat dari proses kemerosotan yang cepat dari Ekonomi Indonesia selama beberapa tahun ini adalah penyelewengan dari pelaksanaan secara murni daripada Undang-Undang Dasar 1945, yang tercermin dalam tidak adanya pengawasan yang efektif dari lembaga-lembaga perwakilan rakyat terhadap kebijaksanaan ekonomi pemerintah dan senantiasa kurang diserasikannya kepentingan politik dengan kepentingan ekonomi serta dikesampingkannya prinsip-prinsip ekonomi yang rasional dalam menghadapi masalah-masalah ekonomi, maka jalan keluarnya adalah kembali kepelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen”.

Kebijakan rezim Orde Baru menggeser rezim Demokrasi Terpimpin semakin memberi peluang untuk melakukan perubahan kebijakan dalam bidang ekonomi.Pemerintah selain menghadapi infrastruktur ekonomi yang kurang kondusif juga beban hutang luar negeri yang lebih dari $ 2.400 juta.Kekuatan borjuasi lokal, pengusaha keturunan Cina serta kalangan militer yang telah lama terlibat dalam bidang ekonomi berkebutuhan untuk mendorong pembangunan ekonomi yang kapitalistik.Sebuah program pembangunan yang memungkinkan terjadinya realisasi antara kekuatan ekonomi internasional dengan borjuasi nasional.[8]

Ketika Orde Baru semakin mengendalikan negara dan peluang bangkitnya pendukung Sukarno menyusut, prospek Soeharto memperoleh bantuan keuangan dalam jumlah besar dari dunia barat semakin meningkat pula.Salah satu masalah pertama Suharto adalah utang luar negeri yang begitu besar yang diwariskan pemerintahan demokrasi terpimpin. Pada akhir tahun 1965, jumlahnya mencapai US$ 2, 36 miliar, 59, 5% di antaranya merupakan utang kepada negara komunis (42% kepada Uni Soviet), 24,9% kepada negara barat, dan sisanya kepada negara-negara nonkomunis lainnya. Jepang adalah kreditor terbesar di luar negara-negara komunis (9,8% dari total uang). Walaupun utang ini sangat besar, harus dicatat bahwa jumlah ini jauh lebih kecil daripada utang yang kelak diperoleh Orde Baru.Para kreditor nonkomunis Indonesia setuju untuk bertindak bersama-sama dan akhirnya IGGI (Inter-Govermental Group on Indonesia) pada tahun 1967.Dari bulan Juli 1966, mereka mulai menjadwal ulang pembayaran utang Indonesia. Pada bulan Oktober, Adam Malik, yang telah memiliki hubungan baik dengan Uni Soviet, juga menjadwal ulang sebagian pembayaran utang Indonesia kepada Uni Soviet.[9]

Revrisond Baswir menjelaskan bahwa Pemerintahan Orde Baru memandai bergesernya bandul perekonomian Indonesia ke sisi kanan. Hal itu antara lain ditandai dengan diundangkannya Undang-undang Penanaman Modal Asing (UU PMA) No. 1/1967 dan UU Koperasi No. 12/1967. Memang, di awal Orde Baru ini gagasan ekonomi kerakyatan sempat mencoba muncul kembali. Tetapi dalam pergulatan pemikiran yang terjadi antara kubu ekonomi kerakyatan yang antara lain dimotori oleh Sarbini Sumawinata, dengan kubu ekonomi neoliberal yang dimotori oleh Widjojo Nitisastro, kubu ekonomi neoliberal muncul sebagai pemenang. Sarbini hanya sempat singgah sebentar di Bappenas pada beberapa tahun pertama Orde Baru.

Pada tahun-tahun permulaan Orde Baru, bank sentral bertindak sebagai perantara dalam tabungan yang diinvestasikan dalam bentuk mata uang.Sebagian dengan menyediakan kredit langsung (terutama untuk usaha-usaha produksi pangan) dan sebagian dengan pemberian modal kembali kredit bank negara untuk program-program yang diprioritaskan, misalnya rencana intensifikasi padi (Bimas) dan Program Investasi Jangka Menengah.[10]

Struktur ekonomi juga bisa dimantapkan pada tahun 1968. Minyak merupakan fokus utama kebijakan ekonomi pemerintah, meskipun industri lain yang memerlukan modal intensif dan teknologi tinggi serta menghasilkan mineral dan karet juga berkembang pesat. Pengeboran lepas pantai dimulai pada tahun 1966 dan berkembang pesat pada tahun 1968.Pada bulan Agustus 1968, peran bisnis tentara semakin kokoh ketika perusahaan minyak Pertamin (didirikan pada tahun 1961) dan Permina digabung menjadi Pertamina (Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara). Pertamina dimanfaatkan sebagai kerajaan pribadi oleh Ibnu Suwoto, yang segera memperoleh reputasi internasional berkat manajemennya yang agresif dan penuh visi^[3], reputasi yang kemudian runtuh pada tahun 1975. Pertamina hanya sedikit melakukan pengeboran sendiri, selebihnya perusahaan ini (dan bukan pemerintah) mengadakan perjanjian pembagian produksi dengan perusahaan asing. Produksi minyak tumbuh sekitar 15% pada tahun 1968-9 dan hampir 20% pada tahun 1970 .[11]

Kenaikan harga minyak antara bulan November 1973 dan Juni 1974 meningkatkan penerimaan devisa bagi Indonesia lebih dari dua kali lipat, karena sebagian besar peningkatan tersebut (sesudah adanya negosiasi kembali pembagian keuntungan dengan perusahaan-perusahaan minyak) dengan sendirinya menambah penerimaan pemerintah Indonesia, sehingga penghasilan pemerintah juga naik hampir dua kali lipat.[12]

Perlu digarisbawahi bahwa ekonomi kerakyatan tidak bisa hanya sekedar komitmen politik untuk merubah kecenderungan dalam sistem ekonomi orde baru yang amat membela kaum pengusaha besar khususnya para konglomerat.Perubahan itu hendaknya dilaksanakan dengan benar-benar memberi perhatian utama kepada rakyat kecil lewat program-program operasional yang nyata dan mampu merangsang kegiatan ekonomi produktif di tingkat rakyat sekaligus memupuk jiwa kewirausahaan.  Tidak dapat disangkal bahwa membangun ekonomi kerakyatan membutuhkan adanya komitmen politik (political will), tetapi menyamakan ekonomi kerakyatan dengan praktek membagi-bagi uang kepada rakyat kecil (saya tidak membuat penilaian terhadap sistem JPS), adalah sesuatu kekeliruan besar dalam perspektif ekonomi kerakyatan yang benar.[13]

Pada awal pembangunan, janji yang dirumuskan dalam kebijakan pembangunan adalah pembangunan yang berbasis rakyat.[14]

Mubyarto (1999: 19) menyatakan bahwa konsep pembangunan yang berdasarkan ekonomi kerakyatan ialah sistem ekonomi yang demokratis dan benar-benar sesuai dengan sistem nilai bangsa Indonesia (sistem ekonomi atau aturan main yang dibuat sendiri) tentuya memberikan peluang bahwa aturan main itu sesuai dan lebih tepat bagi bangsa Indonesia dalam upaya mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia.[15]

Pernyataan tersebut di atas mengandung arti bahwa hakikatnya ekonomi Indonesia yang bersumber pada ideologi Pancasila dengan mewujudkan amanat pasal 33 UUD 1945 adalah sistem ekonomi kerakyatan dan moralistik yang menjamin ketangguhan dan keandalan ekonomi nasional.

Walaupun negara memainkan peranan penting dalam penyelenggaraan sistem ekonomi kerakyatan, sama sekali tidak benar jika dikatakan bahwa sistem ekonomi kerakyatan cenderung anti pasar dan mengabaikan efisiensi. Efisiensi dalam sistem ekonomi kerakyatan tidak hanya dipahami dalam perspektif jangka pendek dan berdimensi keuangan, melainkan dipahami secara komprehensif dalam arti memperhatikan baik aspek kualitatif dan kuantitatif, keuangan dan non-keuangan, maupun aspek kelestarian lingkungan hidup.

C.    Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Tahun Sebelum Dan Setelah Krisis Moneter.

 Pertumbuhan ekonomi indonesia sebelum krisis moneter cukup menggembirakan, mencapai 8,2% pada tahun 1995 yang membuat Indonesia termasuk salah satu negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggidi ASEAN. Namun pada tahun 1998 tingkat pertumbuhan menjadi negative 3,29 %,dan bukan hanya Indonesia tetapi termasuk beberapa negara di Asia,seperti Thailand -10,2 %, Malaysia – 7,5 %. ( IMF,World Bank dan Departemen Keuangan RI 1997 dalam Tambunan 2001 ).Hampir semuasektor ekonomi mengalami pertumbuhan yang negatif. Yang mengalamipertumbuhan ekonomi positif selama tahun 1998 hanya sektor pertanian 1,31%, sektor listrik gas dan air bersih 3,11 %, sektor pengangkutan dankomunikasi 16.23 %.

Perkembangan pertumbuhan ekonomi setelah krisis moneter1997/1998 yaitu tahun 1999 mulai membaik dengan pertumbuhan ekonomisedikit di atas 0 %. PDB ( atas harga berlaku tahun 1998 ) mencapai 141,0miliar dolar Amerika Serikat dibandingkan tahun 1995 sebesar 94,2 miliardolar Amerika Serikat. Pertumbuhan ekonomi mengalamipercepatan.Akselerasi ini didukung pula dengan semakin seimbangnyasumber pertumbuhan ekonomi dimana investasi makin penting peranannya.Dengan keberhasilan menciptakan stabilitas ekonomi makro (nilai tukar daninflasi),pendapatan per kapita Indonesia jika diukur dengan mata uang USD,meningkat 1,8 kali pada akhir tahun 2008 dibandingkan akhir 2004, danmelebihi USD 2.000 per kapita pada akhir tahun 2008.[16]

Dapat dilihat betapa perundang-undangan mempengaruhi dan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah orde baru berimplikasi terhadap perekonomian yang menyebabkan krisis moneter dan krisis politik. Lalu bagaimana pembangunan politik yang dilakukan pada masa orde baru?

D.    Pertumbuhan Politik

Dalam rangka menjamin keamanan, ketenangan, serta stabilitas pemerintahan, Soeharto sebagai pengemban Supersemar telah mengeluarkan kebijakan:[17]

·       Membubarkan PKI pada tanggal 12 Maret 1966 yang diperkuat dengan Ketetapan MPRS No IX/MPRS/1966

·       Menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang di Indonesia

·       Pada tanggal 8 Maret 1966 mengamankan 15 orang menteri yang dianggap terlibatGerakan 30 September 1965.

Pada tahun 1973 setelah dilaksanakan pemilihan umum yang pertama pada masa Orde Baru pemerintahan pemerintah melakukan penyederhaan dan penggabungan (fusi) partai- partai politik menjadi tiga kekuatan social politik.Penggabungan partai-partai politik tersebut tidak didasarkan pada kesamaan ideologi, tetapi lebih atas persamaan program. Tigakekuatan social politik itu adalah :

·       Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan gabungan dari NU, Parmusi, PSII, dan PERTI

·       Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang merupakan gabungan dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo

·       Golongan Karya

Penyederhanaan partai-partai politik ini dilakukan pemerintah Orde Baru dalam upayamenciptakan stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara.Pengalaman sejarah pada masa pemerintahan sebelumnya telah memberikan pelajaran, bahwa perpecahan yang terjadi dimasa Orde Lama, karena adanya perbedaan ideologi politik dan ketidakseragaman persepsiserta pemahaman Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia.

Selama masa Orde Baru pemerintah berhasil melaksanakan enam kali pemilihan umum, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Dalam setiap Pemilu yang diselenggarakan selama masa pemerintahan Orde Baru, Golkar selalu memperoleh mayoritas suara dan memenangkan Pemilu.Pada Pemilu 1997 yang merupakan pemilu terakhir masa pemerintahan Orde Baru, Golkar memperoleh 74,51 % dengan perolehan 325 kursi di DPR dan PPP memperoleh 5,43 % dengan perolehan 27 kursi.[18]Sedangkan PDI mengalami kemorosotan perolehan suara dengan hanya mendapat 11 kursi di DPR.Hal disebabkan adanya konflik intern di tubuh partai berkepala banteng tersebut.PDI akhirnya pecah menjadi PDI Suryadi dan PDI Megawati Soekarno Putri yang sekarang menjadi PDIP.Penyelenggaraan Pemilu yang teratur selama masa pemerintahan Orde Baru telah menimbulkan kesan bahwa demokrasi di Indonesia telah berjalan dengan baik.

        Pemungutan suara Pemilu 1977 dilakukan 2 Mei 1977.Cara pembagian kursi masih dilakukan seperti dalam Pemilu 1971, yakni mengikuti sistem proporsional di daerah pemilihan. Dari 70.378.750 pemilih, suara yang sah mencapai 63.998.344 suara atau 90,93 persen. Dari suara yang sah itu Golkar meraih 39.750.096 suara atau 62,11 persen. Namun perolehan kursinya menurun menjadi 232 kursi atau kehilangan 4 kursi dibandingkan Pemilu 1971. 

     Pada Pemilu 1977 suara PPP naik di berbagai daerah, bahkan di DKI Jakarta dan DI Aceh mengalahkan Golkar. Secara nasional PPP berhasil meraih 18.743.491 suara, 99 kursi atau naik 2,17 persen, atau bertambah 5 kursi dibanding gabungan kursi 4 partai Islam dalam Pemilu 1971. Kenaikan suara PPP terjadi di banyak basis-basis eks Masjumi.Ini seiring dengan tampilnya tokoh utama Masjumi mendukung PPP.Tetapi kenaikan suara PPP di basis-basis Masjumi diikuti pula oleh penurunan suara dan kursi di basis-basis NU, sehingga kenaikan suara secara nasional tidak begitu besar. 

        PPP berhasil menaikkan 17 kursi dari Sumatera, Jakarta, Jawa Barat dan Kalimantan, tetapi kehilangan 12 kursi di Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Secara nasional tambahan kursi hanya 5. 

      PDI juga merosot perolehan kursinya dibanding gabungan kursi partai-partai yang berfusi sebelumnya, yakni hanya memperoleh 29 kursi atau berkurang 1 kursi di banding gabungan suara PNI, Parkindo dan Partai Katolik. Selengkapnya perolehan kursi dan suara tersebut bisa dilihat pada tabel di bawah ini.[19]

No.	Partai	Suara	%	Kursi	% (1971)	Ket
1.	Golkar	39.750.096	62,11	232	62,80	- 0,69
2.	PPP	18.743.491	29,29	99	27,12	+ 2,17
3.	PDI	5.504.757	8,60	29	10,08	- 1,48
Jumlah		63.998.344	100,00	360	100,00

Tabel 1. Hasil pemungutan suara 1997

E.    Peran Ganda (Dwi Fungsi) ABRI

Untuk menciptakan stabilitas politik, pemerintah Orde Baru memberikan peran ganda kepada ABRI, yaitu peran Hankam dan sosial.Peran ganda ABRI ini kemudian terkenal dengan sebutan Dwi Fungsi ABRI.Timbulnya pemberian peran ganda pada ABRI karena adanya pemikiran bahwa TNI adalah tentara pejuang dan pejuang tentara. Kedudukan TNI dan POLRI dalam pemerintahan adalah sama. di MPR dan DPR mereka mendapat jatah kursi dengan cara pengangkatan tanpa melalui Pemilu.Pertimbangan pengangkatan anggota MPR/DPR dari ABRI didasarkan pada fungsinya sebagai stabilitator dan dinamisator.Peran dinamisator sebenarnya telah diperankan ABRI sejak zaman Perang Kemerdekaan.Waktu itu Jenderal Soedirman telah melakukannya dengan meneruskan perjuangan, walaupun pemimpin pemerintahan telah ditahan Belanda.Demikian juga halnya yang dilakukan Soeharto ketika menyelamatkan bangsa dari perpecahan setelah G 30 S/PKI, yang melahirkankan Orde Baru.Boleh dikatakan peran dinamisator telah menempatkan ABRI pada posisiyang terhormat dalam percaturan politik bangsa selama ini.

Pada masa Orde Baru politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif kembali dipulihkan.MPR mengeluarkan sejumlah ketetapan yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia.Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia harus didasarkan pada kepentingan nasional, seperti pembangunan nasional, kemakmuran rakyat, kebenaran, serta keadilan.[20]

Pada tanggal 28 September 1966 Indonesia kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).Keputusan untuk kembali menjadi anggota PBB dikarenakan pemerintah sadar bahwa banyak manfaat yang diperoleh Indonesia selama menjadi anggota pada tahun 1955-1964.Kembalinya Indonesia menjadi anggota PBB disambut baik oleh negara-negara Asia lainnya bahkan oleh PBB sendiri.Hal ini ditunjukkan dengan dipilihnya Adam Maliksebagai Ketua Majelis Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974.Dan Indonesia juga memulihkan hubungan dengan sejumlah negara seperti India, Thailand, Australia, dan negara-negara lainnya yang sempat renggang akibat politik konfrontasi Orde Lama.

F.    Pembangunan Nasional Masa Orde Baru

     Pembangunan nasional pada masa Orde Baru dilaksanakan dengan 2 pola dan tahapan.Pertama adalah pola umum pembangunan jangka panjang yang berlangsung dalam kurun waktu 25 tahun.Kedua adalah pola umum pembangunan jangka menengah yang berlangsung 5 tahun dan disebut pembangunan 5 tahun (PELITA).

Pola umum pembangunan jangka ini selanjutnya dijabarkan lagi ke dalam rencana pembangunan 5 tahunan yang disebut pelita seperti tercantum dalam table di bawah ini.

Repelita	Tahun
Tahap PJPT I
Pelita I	1969/70 – 1973/74
Pelita II	1974/75 – 1978/79
Pelita III	1979/75 – 1983/84
Pelita IV	1984/85 – 1988/89
Pelita V	1989/90 – 1993/94
Tahap PJPT II
Pelita VI	1994/95 – 1998/94

Tabel 2 Repelita

Pola Dan Tahapan Pembangunan Nasional Menurut GBHN 1999

Pembangunan ekonomi di Indonesia dilaksanakan secara bertahap dan berencana sebagaimana tertuang dalam GBHN, atau pola pembangunan jangka panjang (25 tahun) dan pola pembangunan jangka pendek (5 tahun).

1.      Pembangunan Jangka Panjang I

Pembangunan jangka panjang I (PJPT I) meliputi 5 Pelita. Secara umum tujuan yang hendak dicapai pada masing-masing Pelita adalah

·       Meningkatkan taraf hidup, kecerdasan, dan kesejahteraan seluruh rakyat, yang semakin merata dan adil.

·       Meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan berikutnya.

a. Pelita I (1 April 1969-31 Maret 1974)

Pembangunan lima tahun tahap ini menitik beratkan pada pembangunan seektor pertanian dan industri yang mendukung pertanian.

b. Pelita II (1 April1974-31 maret 1979)

Pembangunan lima tahun tahap ini menitik beratkan pada pembangunan sektor pertanian dan meningkatkan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku.

c. Pelita III(1April 1979-31 Maret 1984)

Pembangunan lima tahun tahap ini menitik beratkan pada pembangunan sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi.

d. Pelita IV (1 April 1984-31 Maret 1989)

Pembangunan lima tahun tahap ini menitik beratkan pada pembangunan sektor pertanian uantuk melanjutkan usaha-usaha menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri, baik industri berat maupun industri ringan yang akan terus dikembangkan pada Pelita selanjutya.

e. Pelita V (1 April 1989-31 Mret 1994)

Pembangunan lima tahun tahap ini menitik beratkan padape,bangunan sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan dan meningkatkan produksi pertanian lainnya, serta meningkatkan sector industri yang menghasilkan barang-barang ekspor, industri yang menyerap tenaga kerja, industri pengolhan hassil pertanian dan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin sendiri.

3.      Pembangunan Jangka Panjang II

a. Pelita VII (1 April-31 Maret 1999)

Pembangunan lima tahun tahap ini menitik beratkan pada pembangunan sektor ekonomi berdasarka keterkaitan antara industri dan pertanian serta pembangunan sektor-sektor lainnya dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan YME.

Kebijakan pembangunan bertumpu pada Trilogi pembangunan:

·       Pemerataan bembanguanan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya kemakmuran yang berkeadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

·       Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.

·       Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Tujuan pelita ke VI:

·       Menumbuhkan sikap dan tekad kemandirian manusia dan masyarakat Indonesia dalam rangka meningkatkan koalitas sumberdaya manusia untuk mewujudkan kesejahteraan secara lahir batin yang selaras adil dan merata.

·       Meletakkan landasan pembanguanan yang mantap untuk tahap pembangunan berikutnya.

b. Pelita VII (1 April-31 Maret 2004)

Pelita ke VII bertumpu pada Trilogi pembangunan dan memiliki tujauan yang sama dengan Pelita VI.

4.      Program Pembangunan Nasional (Propenas)

Propenas adalah rencana pembangunan berskala nasional dan merupakan konsensus (kesepakatan bersama) seluruh masyarakat tentang pembangunan nasioanal yang akan diselenggarakan dalam kurun waktu lima tahun, antara lain dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2005.

Tujuan Propenas adalah:

·       Membangun sistem politik yang demokrtis serta mempertahankan persatuan dan kesatuan.

·       Mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang bersih (good government).

·       Mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan yang berkelanjuatan dan berkeadialan.

·       Membanguan kesejahteraan dan ketahanan budaya.

·       Meningkatkan pembanguanan daerah.

Kelemahan Penyelenggaraan negara pada Masa Orde Baru

Sebelum Pelita ke VII terlaksana , sekitar tahun 1997, Indonesia dilanda krisis ekonomi. Pertumbuhan ekonomi terhenti dan taraf hidup mesyarakat menurun derastis serena banyak terjadi PHK dan peningkatan pembangunan. Crisis ini terjadi karena akibat kelamahan-kelemahan penyelenggaraan negara di massa lalu, antara lain karena pelaksanaan pembanguanan yang kurang merata antardaerah sehingga meningkatkan terjadinya kesenjangan pertumbuhan. Hal ini mengakibatkan muncul gejala diintegrasi bangsa, terjadi konflik social, melemahnya penegaka hukum dan HAM, kesejahteraan masyarakat berkurang, dan pembangunan di daerah-daerah kurang berkembang.

IV. Penutup

Pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto dari segi ekonomi dapat dikatakan membangun perekonomian Indonesia pasca jatuhnya rezim Orde Lama yang juga dibarengi dengan turunnya perekonomian pada masa akhir pemerintahan Orde Lama. Seoharto pada masa Orde Baru yang menjadi presiden Republik Indonesia dijuluki sebagai “Bapak Pembangunan”.Pembangunan di segala bidang yang khususnya pembangunan dalam bidang perekonomian adalah salah satu kebijakan Soeharto yang paling menonjol.

Selama tahun 1964-1966, hiperinflasi melanda Indonesia dengan akibat lumpuhnya perekonomian.Pemerintah Orde Baru di bawah pimpinan Jenderal Soeharto yang mulai memegang kekuasaan pemerintahan pada bulan Maret 1966 memberikan prioritas utama bagi pemulihan roda perekonomian.Sejumlah ahli ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ditarik sebagai penasehat ekonomi pemerintah, dan bebarapa di antaranya kemudian menduduki jabatan penting dalam kabinet.Menjelang tahun 1969 stabilitas moneter sudah tercapai dengan cukup baik, dan pada bulan April tahun itu Repelita I dimulai.Dasawarsa setelah itu penuh dengan peristiwa-peristiwa penting bagi perkembangan ekonomi di Indonesia.Perekonomian tumbuh lebih cepat dan lebih mantap dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, pergeseran-pergeseran telah terjadi dalam struktur perekonomian dan komposisioutput nasional.

Pembangunan ekonomi yang menekankan pertumbuhan dapat berjalan relatif efisien dengan adanya kebijakan politik yang otoriter.Arus modal asing yang berelasi dengan modal dalam negeri pada akhirnya dapat berkembang dengan pesat sehingga banyak mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara makro.Ternyata di tengah arus penanaman modal yang besar, kalangan pengusaha menengah ke bawah banyak yang tersisih. Sementara sistem pemerintahan yang otoriter memungkinkan proses dan kebijakan tidak berlangsung secara transparan akibat akuntabilitas yang rendah. Konsekuensi dari hal tersebut menyebabkan kebijakan dan penanaman modal asing banyak diwarnai oleh nuansa kolusi dan korupsi yang potensial menghancurkan sistem politik ekonomi Orde Baru.

Segala bentuk pembangunan pada masa Orde Baru mengisyaratkan bahwa hukum yang di buat dalam sebuah periode pemerintahan dapat membawa dampak terhadap pembangunan.Pembangunan nasional yang dilaksankan selama 32 tahun pada masa orde baru merupakan implementasi produk hukum yang berlaku.

Pemerintah sebagai badan berwenang dalam menentukan dan memberlakukan kebijakan hukum yang berlaku dalam pelaksanaan pembangunan berperan penting agar tujuan sebuah negara tercapai sesuai dengan yang telah disebutkan dalam pem,bukaan UUD 1945.

Pada akhirnya, rezim orde baru dengan berbagai produk hukum yang dibuatnya telah membawa bangsa Indonesia pada masa pembangunan nasional yang sangat signifikan dalam berbagai bidang baik ekonomi, politik, social, dan budaya.

Ucapan Terima Kasih

        Penulis ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberi dukungan secara moriil maupun materiil selama pembuatan makalah ini. Terima kasih kepada Dosen pembimbing, bapak Haris Djoko Saputro, SH., MH. Yang telah membantu selama proses penulisan makalah ini.

Referensi

Anne Booth dan Peter McCawley (ed). 1982. Ekonomi Orde Baru. Jakarta: LP3ES.

Arndt, H.W. 1994. Pembangunan Ekonomi Indonesia: Pandangan Seorang Tetangga. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Benu, Fredrik. 2002. Ekonomi Kerakyatan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat: Suatu Kajian Konseptual. Jurnal Ekonomi Kerakyatan, Th. I - No. 10.

Hariyono. 2003. Koperasi Sebagai Strategi Pengembangan Ekonomi Pancasila. Makalah disampaikan pada Seminar Bulanan PUSTEP, UGM, Yogyakarta, 3 Juni 2003.

Hariyono.2006. Kebijakan Ekonomi di Awal Orde Baru Membuka Pintu Lebar-lebar bagi Modal Asing. Jurnal Eksekutif, volume 3, nomor 3, Desember 2006: 306-313.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No.XXIII/MPRS/1966 Tentang Pembaharuan Kebijaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.

Mubyarto. 1999. Reformasi Sistem Ekonomi: Dari Kapitalisme Menuju Ekonomi Kerakyatan. Jakarta: Aditya Media.

Nugroho D, Riant. 2001. Reinventing Indonesia: Menata Ulang Manajemen Pemerintahan Untuk Membangun Indonesia Baru dengan Keunggulan Global. Jakarta: Gramedia.

Ricklefs, M.C. 2008. Sejarah Indonesia Modern 1200-2008. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.

 

[1]Pengertian penanaman modal asing di dalam Undang-undang ini hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut (UU No.1 tahun 1967, pasal 1).

[2] Pemerintah menetapkan daerah berusaha perusahaan-perusahaan modal asing di Indonesia dengan memperhatikan perkembangan ekonomi nasional maupun ekonomi daerah, macam perusahaan, besarnya penanaman modal dan keinginan pemilik modal asing sesuai dengan rencana pembangunan Ekonomi Nasional dan Daerah (UU No.1 tahun 1967, pasal 4).

Rencana ekonomi pemerintah tergantung pada pengendalian pendapatan minyak, yang berarti harus mampu mengendalikan Pertamina.Di bawah kepemimpinan Ibnu Suwoto, Pertamina telah tumbuh menjadi salah satu korporasi terbesar di dunia. Pertamina menghasilkan sendiri 28, 2% minyak nasional pada akhir tahun 1973 dan mengadakan perjanjian pembagian produksi dengan Caltex (menghasilkan 67, 8% minyak) dan Stanvac (3, 6%). Pertamina juga menguasai 7 kilang minyak Indonesia, terminal-terminal minyak, 116 kapal tangki, 102 kapal lainnya, dan sebuah maskapai penerbangan. Pertamina juga menanamkan modalnya di perusahaan semen, pupuk, gas alam cair, baja, rumah sakit, perumahan, pertanian padi, dan telekomunikasi, serta membangun kantor eksekutif kepresidenan (Bina Graha) di Jakarta (M.C. Ricklefs, 2008: 620-621)..

[3] Hampir semua kebijakan Pertamina berada di luar kendali pemerintah dan dilakukan berdasarkan utang besar-besaran, manajemen yang kacau balau, dan korupsi. Pada tahun 1973, pemerintah memperketat syarat-syarat peminjaman dana oleh Ibnu Suwoto dari luar negeri. Pada bulan Februari 1975, Pertamina tidak mampu lagi membayar pinjaman dari beberapa bank Amerika dan Kanada. Informasi yang kelak dikeluarkan banyak menghilangkan nama baik elite Indonesia di mata masyarakat Indonesia dan asing. Pemerintah mengambil alih Pertamina dan berusaha membayar utang-utangnya, yang tercatat lebih dari US$ 10 milyar. Pertamina kini berada di bawah kendali pemerintah, namun dengan harga yang mahal (M.C. Ricklefs, 2008: 621).

 

1)      Pembangunan Indonesia Dari Masa Orde Lama, Orde Baru Sampai Era Reformasi, Afrizal Ws Zaini,2008

<Https://Afrizalwszaini.Wordpress.Com/Makalah/Pembangunan-Indonesia-Dari-Masa-Orde-Lama-Orde-Baru-Sampai-Era-Reformasi/>

2)      Kebijakan Pembangunan Ekonomi Indonesia Pada Masa Orde Baru

3)      Rendy Wahyu Satriyo Putro, 2013

4)      <Http://Rendysatriyo.Blogspot.Com/2013/05/Kebijakan-Pembangunan-Ekonomi-Indonesia.Html>

5)      Sri Mulyani Indarwati, Website: (Http:/Www.Ekon.Go.Id.).

6)      <id.wikipedia.org/wiki/Orde_Baru>

7)      <http://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2014/10/PEMILU-1977-1997/MzQz>

[1]PEMBANGUNAN INDONESIA DARI MASA ORDE LAMA, ORDE BARU SAMPAI ERA REFORMASI, Afrizal WS Zaini,2008 <https://afrizalwszaini.wordpress.com/makalah/pembangunan-indonesia-dari-masa-orde-lama-orde-baru-sampai-era-reformasi/>




[2] Kebijakan Pembangunan Ekonomi Indonesia Pada Masa Orde Baru

Rendy Wahyu Satriyo Putro, 2013

<http://rendysatriyo.blogspot.com/2013/05/kebijakan-pembangunan-ekonomi-indonesia.html>


[3]Anne Booth dan Peter McCawley (ed). 1982. Ekonomi Orde Baru. Jakarta: LP3ES.1981: 1-2


[4]Hariyono.2006. Kebijakan Ekonomi di Awal Orde Baru Membuka Pintu Lebar-lebar bagi Modal Asing. Jurnal Eksekutif, volume 3, nomor 3, Desember 2006: 306-313.




[5]Ibid,309


[6]Hariyono. 2003. Koperasi Sebagai Strategi Pengembangan Ekonomi Pancasila. Makalah disampaikan pada Seminar Bulanan PUSTEP, UGM, Yogyakarta, 3 Juni 2003. Hlm. 318

<http://rendysatriyo.blogspot.com/2013/05/kebijakan-pembangunan-ekonomi-indonesia.html>




[7]Hariyono.2006. Kebijakan Ekonomi di Awal Orde Baru Membuka Pintu Lebar-lebar bagi Modal Asing. Jurnal Eksekutif, volume 3, nomor 3, Desember 2006: 309


[8]Ibid ,309


[9] Ricklefs, M.C. 2008. Sejarah Indonesia Modern 1200-2008. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.Hlm. 602 Melalui <http://rendysatriyo.blogspot.com/2013/05/kebijakan-pembangunan-ekonomi-indonesia.html>






[10]Arndt, H.W. 1994. Pembangunan Ekonomi Indonesia: Pandangan Seorang Tetangga. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.Hlm.178<http://rendysatriyo.blogspot.com/2013/05/kebijakan-pembangunan-ekonomi-indonesia.html>


[11] Ricklefs, M.C. 2008. Sejarah Indonesia Modern 1200-2008. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta. Hlm. 612 Melalui <http://rendysatriyo.blogspot.com/2013/05/kebijakan-pembangunan-ekonomi-indonesia.html>




[12] Arndt, H.W. 1994. Pembangunan Ekonomi Indonesia: Pandangan Seorang Tetangga. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hlm. 178<http://rendysatriyo.blogspot.com/2013/05/kebijakan-pembangunan-ekonomi-indonesia.html>

[13]Benu, Fredrik. 2002. Ekonomi Kerakyatan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat: Suatu Kajian Konseptual. Jurnal Ekonomi Kerakyatan, Th. I - No. 10.


[14]Nugroho D, Riant. 2001. Reinventing Indonesia: Menata Ulang Manajemen Pemerintahan Untuk Membangun Indonesia Baru dengan Keunggulan Global. Jakarta: Gramedia.





[15]Mubyarto. 1999. Reformasi Sistem Ekonomi: Dari Kapitalisme Menuju Ekonomi Kerakyatan. Jakarta: Aditya Media.. Hlm 19




[16]Sri Mulyani Indarwati, Website: (http:/www.ekon.go.id.).




[17]<id.wikipedia.org/wiki/Orde_Baru>

·

·





[18]<http://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2014/10/PEMILU-1977-1997/MzQz>


[19]<http://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2014/10/PEMILU-1977-1997/MzQz>


[20]<id.wikipedia.org/wiki/Orde_Baru>